h1

Sektor Swasta Berperan Berantas Korupsi

May 31, 2008

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Indonesia Business Links (IBL) mengadakan diskusi publik bertema Peran Sektor Swasta Dalam Pemberantasan Korupsi: Belajar dari Hongkong dan Singapura, mengambil tempat di Hotel Nikko Jakarta. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Rabu, 28 Mei 2008, itu hadir sebagai panelis Pelaksana Tugas Sekjen KPK Syamsa Ardisasmita, Ekonom Institute for Development and Economic Finance (Indef) Imam Sugema, dan Presiden Komisaris Rajawali Corporation YW. Junardy, yang tersambung lewat telepon.

 

Dalam acara yang disiarkan langsung Green Radio 89,2 FM itu, Imam mengungkapkan bahwa sektor swasta berpotensi melakukan korupsi. Bahkan, ruang lingkup korupsi oleh sektor swasta lebih luas bila dibandingkan korupsi di birokrasi. Imam mengatakan, korupsi itu dapat berbentuk penggelapan, suap menyuap antarperusahaan, dan penggelapan pajak. 

 

Imam menambahkan, peran sektor swasta dalam pemberantasan korupsi adalah mengupayakan agar sektor swasta tidak ikut-ikutan melakukan korupsi dengan melakukan kongkalikong dengan aparat. Namun untuk mencapai itu terlebih dahulu penegakan hukum harus berjalan. Selain itu, sektor swasta dapat berperan dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dengan proaktif melaporkan tindakan-tindakan korupsi kepada aparat penegak hukum, serta melakukan kampanye gerakan antikorupsi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

 

Hongkong dan Singapura menjadi referensi dalam pemberantasan korupsi karena skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mereka tinggi. IPK adalah indeks survey yang dikeluarkan Transparency International (TI) sebagai indikator bersih tidaknya suatu negara dari korupsi. Responden survey untuk IPK adalah para pebisnis. Skor IPK berkisar antara 0 – 10. Makin tinggi skor, kian baik pula persepsi pebisnis terhadap upaya pemberantasan korupsi suatu negara. Pada tahun 2007 IPK Singapura adalah 9,3, Hongkong 8,3, dan IPK Indonesia jauh berada di bawah kedua negara tersebut yakni 2,3.

 

Sementara itu, Syamsa menuturkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam tindak pidana korupsi terjadi pada dua hal, yaitu pengadaan barang dan jasa dan hal yang menyangkut penyalahgunaan perizinan. Oleh karena itu, KPK aktif mendorong pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) agar mengurangi pertemuan fisik antara aparat dengan pihak swasta, serta melakukan reformasi birokrasi menyeluruh untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.

 

Bila melihat UU antikorupsi, undang-undang antikorupsi yang ada saat ini mengatakan bahwa KPK berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat penyelenggara negara dan aparat penegak hukum serta orang lain yang terlibat didalamnya. Maka pihak swasta yang melakukan korupsi dapat ditangani oleh KPK bila terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penyelenggara negara dan penegak hukum.

 

Ketika ditanya tentang kasus BLBI, syamsa menjelaskan bahwa kasus tersebut termasuk contoh kasus yang dilakukan oleh konglomerat dimana KPK tidak bisa langsung menanganinya. Karena kasus BLBI terjadi sebelum lahirnya Undang-undang No 31 tahun 1999. Dengan demikian KPK tidak dapat menanganinya karena berlaku kaidah hukum retroaktif, di mana KPK tidak dapat menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU 31/1999 disahkan. Meski jelas terbukti terjadi kerugian negara, namun untuk dikenakan pasal korupsi harus dibuktikan dahulu apakah ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut. Dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut ada di tangan kejaksaan. (www.kpk.go.id)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: